STRUKTUR PEMERENTAHAN

KERAJAAN ISLAM ACEH DULU

Sulthan Alauddin Ali Mughaiyat

Syah dicatat dalam sejarah sebagai

Pembangun Kerajaan Aceh

Darussalam, dan Sulthan Alauddin

Riayat Syah II Abdul Qahhar

Pembina Organisasi Kerajaan

dengan menyusun undang-

undang dasar negara yang diberi

nama Qanun Al Asyi, yang

kemudian oleh Sulthan Iskandar

Muda Qanun Al Asyi ini

disempurnakanny a menjadi

Qanun Meukuta Alam.

Dengan adanya undang-undang

dasar yang bernama Qanun

Meukuta Alam ini. maka Kerajaan

Aceh Darussalam telah berdiri atas

satu landasan yang teratur dan

kuat. Dalam hal ini Sulthan

Iskandar Muda telah berbuat

banyak sekali dalam

menyempurnakan Qanun Meukuta

Alam. Adapun organisasi dari

Kerajaan Aceh Darussalam seperti

yang tersebut dalam Qanun

Meukuta Alam, adalah sebagai

berikut :

Dasar dan bentuk Negara

Dalam Qanun Meukuta Alam

ditetapkan, bahwa dasar Kerajaan

Aceh Darussalam yaitu Islam dan

bentuknya kerajaan, yang dengan

ringkas dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1. Negara berbentuk kerajaan, di

mana Kepala Negara bergelar

sulthan yang diangkat turun

temurun. Dalam keadaan dari

keturunan tertentu tidak ada yang

memenuhi syarat-syarat, boleh

diangkat dari bukan turunan raja.

2. Kerajaan bernama Kerajaan Aceh

Darussalam, dengan Ibukota

Negara Banda Aceh Darussalam.

3. Kepala Negara disebut Sulthan

Imam Adil, yang dibantu oleh

Sekretaris Negara yang bergelar

Rama Setia Kerukon Katibul Muluk.

4. Orang kedua dalam kerajaan,

yaitu Qadli Malikul Adil, dengan

empat orang pembantunya yang

bergelar Mufti Empat.

5. Untuk membantu sulthan dalam

menjalankan pemerintahan, Qanun

menetapkan beberapa pejabat

tinggi yang bergelar Wazir

(Perdana Menteri dan Menteri-

Menteri ).

Rukun Kerajaan

Qanun menetapkan empat Rukun

Kerajaan, yaitu :

a. Pedang Keadilan. Jika tiada

pedang, maka tidak ada kerajaan.

b. Qalam. Jika tidak ada kitab

undang-undang, tidak ada

kerajaan.

c. Ilmu . Jika tidak mengetahui ilmu

dunia-akhirat, tidak bisa mengatur

kerajaan.

d. Kalam . Jika tidak ada bahasa,

maka tidak bisa berdiri kerajaan.

Untuk dapat terlaksana keempat

rukun tersebut dalam kerajaan,

maka Qanun menetapkan empat

syarat, yaitu :

a. Ilmu yang bisa memegang

pedang,

b. Ilmu yang bisa menulis.

c. Ilmu yang bisa mengetahui

mengatur dan menyusun negeri.

d. Ilmu bahasa.

Negara Hukum

Dalam Qanun ditetapkan, bahwa

Kerajaan Aceh Darussalam adalah

Negara Hukum yang mutlak sah,

dan rakyat bukan patung yang

terdiri ditengah padang, akan

tetapi rakyat seperti pedang

sembilan mata yang amat tajam,

lagi besar matanya, lagi panjang

sampai ke timur dan ke barat.

Sumber Hukum

Qanun menetapkan bahwa

sumber hukum bagi Kerajaan Aceh

Darussalam, yaitu :

a. Al Quran

b. Al Hadits

c. Ijma’ Ulama

d. Qiyas

Cap Sikureueng

Dalam Qanun ditetapkan, bahwa

cap (stempel) negara yang

tertinggi, yaitu Cap Sikureueng

(Setempel Sembilan), berbentuk

bundar bertunjung keliling,

ditengah-tengah nama sulthan

yang sedang memerintah, dan

kelilingnya nama delapan orang

sulthan yang memerintah

sebelumnya. Menurut Qanun,

bahwa delapan orang sulthan

kelilingnya melambangkan empat

dasar hukum (Al Quran, Al Hadits,

Ijma’ Ulama dan Qiyas) dan empat

jenis hukum (Hukum, Adat, Qanun

dan Resam), yang berarti bahwa

sulthan dikelilingi oleh hukum.

Dalam Keadaan Perang

Qanun menetapkan hukum negara

dalam keadaan perang sebagai

berikut :

Bahwa jika negeri Aceh diserang

oleh musuh, maka sekalian anak

negeri atas nama rakyat Aceh dan

bangsa Aceh, diwajibkan

menolong yang kebajikan kepada

negeri dan kepada kerajaan

dengan tulus ikhlas berupa

apapun juga, yaitu harta dan

perbuatan, serta akal dan pikiran.

Sekalian rakyat hendaklah

memperhutangkan dirham

kepada Raja bila masa perlu, dan

jika menang maka kerajaan berhak

mutlak membayar kembali kepada

rakyat dan anak negeri seluruhnya.

Lembaga-Lembaga Negara

Qanun menetapkan adanya

lembaga-lembaga negara dan

pejabat-pejabat tinggi yang

memimpinnya, yang ikhtisarnya

sebagai berikut :

a. Balai Rong Sari, yaitu lembaga

yang dipimpin oleh sulthan sendiri,

yang anggota-anggota nya terdiri

dari Hulubalang Empat dan Ulama

Tujuh.

b. Balai Majelis Mahkamah Rakyat,

yang dipimpin oleh Qadhi Malikul

Adil, yang beranggotakan 73

orang.

c. Balai Gading, yang dipimpin oleh

Wazir Mu'azzam Orangkaya

Perdana Menteri.

d. Balai Furdhah, dibawah

pimpinan seorang wazir yang

bergelar Menteri Seri Paduka.

e. Balai Laksamana, dibawah

pimpinan seorang wazir yang

bergelar Orang kaya Laksamana

Amirul Harb (Pemimpin Perang).

f. Balai Majlis Mahkamah, dibawah

pimpinan seorang wazir yang

bergelar Seri Raja Panglima Wazir

Mizan.

g. Balai Baitul Mal, di bawah

pimpinan seorang wazir yang

bergelar Orang kaya Seri Maharaja

Bendahara Raja Wazir Derham.

Kecuali balai-balai tersebut di atas,

masih ada sejumlah wazir-wazir

yang mengurus sesuatu urusan,

kira-kira kalau sekarang disebut

Menteri Negara. Wazir-wazir

tersebut, yaitu :

a. Seri Maharaja Mangkubumi, yaitu

wazir yang mengurus segala

hulubalang (pamongpraja).

b. Wazir Badlul Muluk, yaitu wazir

yang mengurus perutusan keluar

negeri dan perutusan yang datang

dari luar negeri.

c. Wazir Kun Diraja, yaitu wazir

yang mengurus urusan Dalam

(Keraton Darud Dunia) dan

merangkap menjadi Syahbandar

(Walikota) Banda Aceh.

d. Menteri Raina Setia, yaitu wazir

yang mengurus urusan cukai

pekan seluruh kerajaan.

e. Seri Maharaja Gurah, yaitu wazir

yang mengurus hal ikhwal

kehutanan.

Disamping itu masih ada lembaga-

lembaga yang juga bernama Balai,

tetapi bukan kementerian. Pejabat

yang memimpinnya bukan

bergelar wazir, hanya Tuha.

Lembaga-lembaga tersebut yaitu :

a. Balai Setia Hukama, tempat

berkumpulnya para Hakim dan

Ulama.

b. Balai Ahli Siyasah, kira-kira

seperti Biro politik.

c. Balai Musafir, kira-kira seperti

Biro Turisme.

d. Balai Safinah, semacam kantor

Urusan Pelayaran.

e. Balai Fakir-Miskin, kira-kira

Jawatan Sosial.

Pemerintah Daerah

Kerajaan Aceh Darussalam, selain

dari Pemerintah Pusat. Juga terdiri

dari wilayah-wilayah sampai pada

tingkat yang paling rendah, yang

susunannya seperti yang diatur

dalam Qanun sebagai berikut :

a. Gampong. Tingkat pemerintahan

terendah yaitu Gampong atau

kampung (Pemerintah Desa).

Pimpinan Gampong terdiri dari

Keuchik dan Teungku Meunasah

yang juga disebut Imam Rawatib,

dan dibantu oleh Tuha Peut (empat

orang cerdik-pandai).

b. Mukim. Mukim merupakan

federasi dari gampong-gampong ,

yang satu mukim paling kurang

terdiri dari delapan gampong.

Federasi Mukim dipimpin oleh

seorang lmeum Mukim dan Qadli

Mukim.

c. Nanggroè. Wilayah Nanggroè

(Negeri) kira-kira sama dengan

daerah kecamatan sekarang.

Nanggroè dipimpin oleh seorang

Uleébalang (Hulubalang) dan

seorang Qadli Nanggroè.

Uleébalang mempunyai gelar yang

berbeda, menurut nanggroënya

masing-masing; umpamanya ada

yang bergelar Teuku Laksamana,

ada yang bergelar Teuku Bentara,

ada yang bergelar Teuku

Bendahara dan sebagainya.

d. Sagoë. Dalam wilayah Aceh Besar

dibentuk tiga buah federasi yang

bernama Sagoé, yang di bawah

masing-masing Sagoë terdapat

beberapa buah Nanggroè. Tiap-

tiap Sagoé (Sagi) dipimpin oleh

seorang Panglima Sagoë dan

seorang Qadli Sagoë.

Pertama, Sagoë Teungoh Lheeploh

(Sagi 25), terdiri dari 25 Mukim:

Panglima Sagoënya bergelar Qadli

Malikul Alam Seri Setia Ulama.

Kedua, Sagoé Duaploh Nam (Sagi

26), yang terdiri dari 26 Mukim;

Panglima Sagoënya bergelar Seri

Imam Muda 'Oh.

Ketiga, Sagoë Duaploh Dua (Sagi

22), yang terdiri dari 22 Mukim;

Panglima Sagoënya bergelar

Panglima Polem Seri Muda Perkasa.

Mata Uang Aceh

Sebelum berdiri Kerajaan Aceh

Darussalam, Kerajaan Islam

Samudra/Pasai telah pernah

mencetak mata-uangnya sendiri

yang bernama derham, yang

dibuat pada awal abad XIV; yang

mana mata uang Samudra/Pasai

ini adalah mata uang asli yang

pertama di Kepulauan Nusantara.

Kerajaan Aceh Darussalam

membuat mata uang sendiri pada

masa Pemerintahan Sulthan

Alauddin Riayat Syah II Abdul

Qahhar yang memerintah dalam

tahun 945-979 h. (1539-1571 m.)

dan terdiri dari tiga jenis :

a. Keueti, yaitu mata-uang yang

dibuat dari timah. Pada satu sisi

ditulis dengan huruf Arab tahun

pembuatannya, dan pada sisi yang

lain ditulis nama Ibukota Negara

Banda Aceh Darussalam.

b. Kupang, yaitu mata-uang yang

dibuat dari perak. Pada sisi

pertama ditulis tahun

pembuatannya, dan pada sisi

kedua ditulis nama ibukota negara

Banda Aceh Darussalam, dan ada

juga yang ditulis nama Sulthan

yang memerintah waktu

pembuatannya.

c. Derham, yaitu mata-uang yang

dibuat dari emas. Pada sisi

pertama ditulis nama Sulthan

waktu pembuatannya dan pada

sisi yang lain ditulis tahun

pembuatannya, dan ada juga yang

ditulis bersama-sama dengan

Banda Aceh Darussalam.

MurtawaFz